Kita tentu masih ingat kisah perang Badar, yang menorehkan sejarah yang luar biasa dan spektakuler, tentang segelintir prajurit berjumlah 314 orang yang mengalahkan 1000 pasukan. Bukan hanya itu, perang Badar juga menjadi titik tolak mahapenting, karena bukan saja menjadi pertaruhan hidup mati kaum Muslimin yang baru saja masuk Islam, tetapi juga hidup mati dakwah Islam yang baru saja mereka rintis di tanah Arab.
Dua hal penting yang bisa kita ambil sebagai pelajaran atau hikmah yang tersembunyi dari kisah perang Badar. Pertama, bahwa kekuatan fisik atau materil, persisnya kwantitas, bukanlah jaminan meraih kesuksesan, kemenangan, atau kejayaan. Sebab, manusia hanya bergerak di wilayah usaha dan upaya (kasb), sedangkan ketentuan akhir (qadha) berada di tangan Tuhan. Kedua, bahwa perjuangan menegakkan kebenaran (dalam konteks perang Badar adalah kebenaran agama), merupakan perjuangan Sabilillah, perjuangan di jalan Tuhan. Siapa yang berjuang di jalan Tuhan, pastilah berada di dalam lindungan-Nya. Oleh karena itulah, tidak mustahil jika 314 orang pasukan Islam dapat meluluhlantakkan 1000 prajurit kafir, karena ada kekuatan ilahiah yang menaungi mereka (pasukan Badar). Kam min fi-atin qalilatin ghalabat fi-atan katsiratan bi-idznil-Lah; betapa banyak sekelompok kecil mengalahkan sekelompok besar, dengan izin Allah (QS al-Baqarah: 249).
Namun, apakah dengan hanya bermodal "berjuang di jalan kebenaran" saja sudah menjadi jaminan Allah akan memberi pertolongan-Nya kepada kita (yang sejumlah kecil)? Dalam kasus tertentu dan khusus barangkali ya, jika Allah, bila kaifa, memang berkehendak menunjukkan keagungan-Nya, memenangkan kebenaran-Nya? Dan ini (hanya) bisa kita pahami dalam konteks pola pikir "supra-rasional." Apakah kasus perang Badar masuk dalam konteks seperti ini atau tidak, bergantung dari persepsi masing-masing orang.
Sebaliknya, secara rasional, keberpihakan atawa komitmen kita kepada "jalan kebenaran" (sabilillah) tidaklah cukup demi menarik keterlibatan Tuhan dalam jejak langkah kita. Ada syarat tertentu yang musti dipenuhi. Memang cukup berat, tetapi demikianlah "aturan main"-nya. Al-Qur'an menyatakan dua syarat, yakni kesabaran dan ketakwaan. Allah menjanjikan dalam Ali Imran: 125: "Ya (cukup), jika kamu bersabar dan bersiap-siaga, dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan lima ribu Malaikat yang memakai tanda. (bala in tashbiru wa tattaquu wa ya'tukum min faurihim hadza yumdid kum bikhamsati alafin minal malaikati musawwimin" ). Sebab, bagi Allah memang telah jelas, seperti dijelaskan dalam ayat sebelumnya, Ali Imran: 120: "Jika kalian sabar dan takwa, maka segala daya upaya mereka tidak akan berpengaruh terhadap kalian...." (wa in tashbiru wa tattaqu la yadlurrukum kaiduhum syai'an...)
Apa itu sabar? Sabar adalah kebalikan dari ketergesaan ('ajalah), sehingga bisa pula dipahami dalam artian "menunggu" dan "menunda" demi suatu momentum yang tepat. Selain itu sabar dapat pula dimaknai ketabahan menunggu keputusan Allah, meski diliput penderitaan di dalam prosesnya.
Dalam konotasi yang berbeda, sabar juga berarti ketekunan dan keteguhan di dalam menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangan-Nya, meskipun dalam proses seperti itu banyak sekali halangan serta rintangannya, yang tak jarang mensyaratkan pengorbanan harta, benda, jabatan, status sosial, bahkan nyawa. Sampai di poin inilah, maka menjadi sangat beralasan jika--sebagaimana tawaran konsepsi al-Qur'an--sabar disandingkan dengan takwa, ketakwaan, yang berarti "menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya". Sehingga maksudnya menjadi sangat jelas di sini, bahwa, pertama, hanya orang-orang yang teguh pendirian, tekun, ulet, serta tangguh di dalam menjalankan perintah-Nya serta mejauhi larangan-Nya; hanya mereka yang tetap loyal dan komit pada nilai-nilai kebenaran (jalan Tuhan, sabilillah), tanpa goyah sedikit pun, meski halang dan rintang syetaniah menghadang; hanya mereka yang tetap sabar di jalan takwa, yang memenuhi syarat untuk meraih mukjizat Tuhan dalam setiap jejak langkah mereka menuju kemenangan.
Lebih menariknya lagi, prinsip kesabaran di jalan takwa dalam hal ini dikaitkan dengan kelompok minoritas (fiatin qalilah). Dalam lanskap telaah pendekatan rasional ekstrem, ayat ini seakan-akan menjelaskan sebuah logika natural kepada kita, bahwa meski kita kelompok minoritas, akan tetapi keberpihakan kita begitu kuat kepada kebenaran, disertai kemampuan kita dalam memenej perjuangan dengan ketajaman intuisi dan kedalaman pemikiran, secara tekun, ulet, bersungguh-sungguh, maka jelas pada tataran lanjutnya, insya' Allah, bahkan pasti, akan menjadi kekuatan mahadahsyat yang bisa membuahkan revolusi. Sebab, selamanya masyarakat--dengan perangkat hati nuraninya--akan cenderung kepada kebenaran, cepat atau lambat adalah soal waktu. Dan, selamanya pula Tuhan pasti akan senantiasa berpihak kepada kebenaran, soal kapan Tuhan memenangkan kebenaran itu adalah soal waktu saja, serta bergantung juga sejauh mana kita sabar--dalam perjuangan--untuk menyongsongnya. Amien.
Jumat, September 11, 2009
Bahasa Penguasa
Dalam film Dead Poets Society, sang guru sastra John Keating (diperankan oleh Robin Williams) bertanya kepada murid-murid SMU-nya, yang semuanya laki-laki: apa fungsi bahasa. Salah seorang murid menjawab, “untuk berkomunikasi,” dan murid-murid yang lain mengamininya. Keating, si guru nyentrik itu, mengatakan bahwa jawaban mereka salah. Bahasa diciptakan bukan untuk berkomunikasi. Bahasa, kata Keating dengan mimik serius, diciptakan untuk membuat para wanita pingsan!
Bahasa memang bisa bias kepentingan. Artinya, makna dan fungsinya bergantung pada siapa yang menggunakan. Faktor subyek di sini sangat menentukan. Nilai kebenaran maknawiah bahasa tidak pada dirinya sendiri, tetapi seringkali pada kepentingan yang bertengger di benak penuturnya, orang yang menggunakannya. Keating mungkin sebenarnya hendak mengatakan bahwa seorang laki-laki yang sedang jatuh cinta bisa punya kemampuan yang hebat untuk membuat bait-bait puisi yang indah tentang wanita pujaannya. Karena begitu indahnya, sedemikian mempesonanya, sampai-sampai bisa membuat sang wanita pingsan ketika mendengarnya.
Daripada di dunia seni (sastra), di dunia politik bahasa justru sangat kental nuansa kepentingannya. Dalam dunia politik, bahasa ‘dipoles’, dipolitisir sedemikian rupa demi kepentingan politik, misalnya saja untuk menggalang solidaritas politik tertentu. Apalagi jika suatu bahasa kebetulan memiliki sisi sensitif tertentu bagi rasa publik, maka jika dimanfaatkan dengan baik akan menjadi sarana yang efektif demi membentuk opini publik yang dikehendaki.
Dalam hal ini kita bisa membuka lembaran sejarah. Misalnya saja, bagaimana dahulu cikal bakal raja Mataram Islam, Panembahan Senapati, menggunakan strategi ‘rekayasa linguistik’ untuk membangun legitimasi politiknya dalam menghadapi Sultan Hadiwijaya (Jaka Tingkir) dari Pajang.
Alkisah, konon guru dari Sultan Hadiwijaya, yakni Sunan Giri, memperoleh visi spiritual (wangsit), bahwa di tanah perdikan yang diberikan kepada Pemanahan dan Juru Mertani itu (daerah sekitar Kotagede) akan berdiri kerajaan besar nan kuat yang akan menjadi ancaman bagi Pajang di masa depan. Ketika Hadiwijaya datang untuk ‘mengklarifikasi’ indikasi tersebut, Sutawijaya menampiknya. Sutawijaya menjamin bahwa ia tak akan membangun kerajaan tandingan, meskipun sejatinya pada waktu itu peran dan ketokohannya di wilayah Kotagede dan sekitarnya tak ubdahnya seorang raja atau sultan.
Untuk meyakinkan Hadiwijaya, Sutawijaya tidak menyematkan gelar yang mencitrakan diri sebagai raja. Ia tidak bergelar “Sultan” sebagaimana Hadiwijaya.
Akan tetapi, dibalik gelar yang disandang anak Ki Ageng Pemanahan itu, yakni “Panembahan Senapati ing Alaga Abdurrahman Khalipatullah Sayidin Panatagama kang jejuluk Hangabehi loring Pasar ya Jebeng Sutawijaya,” indikasi tersebut sebenarnya jelas sekali. Bodohnya, Hadiwijaya tidak menangkap maksud dan makna terdalam di balik ‘fenomena linguistik’ tersebut.
Panembahan, berarti yang disembah-sembah, dipundi-pundi, oleh masyarakat, sehingga sama artinya seorang raja, seorang sultan pada umumnya.
Senapati ing Alaga, artinya pemimpin atau panglima di medan perang. Ini berarti bahwa Sutawijaya menjadi pucuk pimpinan militer, dan berarti pula bahwa ia mempunyai kekuatan militer.
Khalipatullah, artinya wakil Allah, bayangan Tuhan di muka bumi, simbol kekuasaan Tuhan di muka bumi. Jadi tak ada bedanya dengan raja.
Sayidin Panatagama, artinya pemimpin agama, sehingga berwenang mengatur hukum-hukum agama (Islam). Ini berarti bahwa Sutawijaya punya wewenang dan otoritas di bidang hukum dan aturan-aturan kemasyarakatan.
Yang lebih jelas lagi adalah kata Hangabehi. Kata ini adalah akumulasi dari konsep-konsep gelar sebelumnya. Hangabehi artinya kang ngurus sekabehane, mengurusi segala hal, segala bidang yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat: ekonomi, sosial politik, agama, dst. Padahal, hanya seorang raja, atau kepala negara yang punya wewenang untuk mengurus segala hal semacam itu.
Adapun istilah lor ing Pasar, itu karena rumah Sutawijaya yang berada di utara pasar Kotagede. Akan tetapi yang terpenting adalah bahwa di sanalah, di utara pasar Kotagede itu, Sutawijaya memusatkan kegiatannya, yakni ngurus sekabehane. Di sanalah sebenarnya pusat konsolidasi politik Sutawijaya.
Dan di kemudian hari barulah terbukti, ketika Sultan Hadiwijaya berkali-kali meminta Sutawijaya untuk datang ke kerajaan Pajang demi menyatakan kesetiaan, permintaan itu tak pernah dipenuhi. Hadiwijaya terpaksa datang sendiri ke Mataram demi menumpas Sutawijaya karena dianggap
mbalelo, namun tindakan tersebut justru berujung pada kematiannya sendiri. Maka tidak lama kemudian, sebagaimana diketahui, berdirilah Mataram Islam dengan gagahnya, dan itu semata-mata berawal dari ‘rekayasa linguistik’. Di balik deretan gelar yang disusunnya, Sutawijaya menyimpan kepentingan tersembunyi yang tidak terdeteksi oleh lawan politiknya.
Sama halnya yang terjadi sekarang di sekitar kita, berkaitan dengan fenomena bahasa politik ini. Di satu pihak, kita mungkin menangkap makna atau arti suatu bahasa atau istilah tertentu secara obyektif, sesuai dengan pengertian yang dipahami secara umum (konvensional). Padahal, di lain pihak, penyelengara negara mungkin memiliki makna atau arti yang mereka definisikan sendiri, sesuai keinginan dan kepentingan mereka.
Misalnya saja kata atau istilah “perubahan”, yang menjadi slogan penting dalam ingar-bingar perpolitikan mutakhir kita. Para politisi, pejabat, penguasa, calon bupati, wakil rakyat, sepertinya gemar sekali ‘mengobral’ kata yang satu ini di depan publik. Kita yang awam memahami kata tersebut seadanya saja, secara obyektif, bahwa yang dimaksud adalah perubahan bagi nasib kita untuk lebih baik, baik di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan hal-hal lain yang sangat bersentuhan dengan kebutuhan riil kita. Kita tidak pernah tahu secara pasti, apakah para pejabat dan politisi kita juga memahami kata “perubahan” seperti yang kita pahami dan definisikan itu. Tidak menutup kemungkinan, (jangan-jangan) mereka punya definisi sendiri tentang kata “perubahan” itu. Bisa saja yang dimaksud dengan “perubahan” itu sama sekali bukanlah perubahan nasib rakyat, tetapi perubahan nasib politisi dan pejabat sendiri setelah menduduki jabatan publik; perubahan itu menyangkut status sosial, fasilitas hidup, kekuasaan, dan sejenisnya. Wallahu a’lam
.(*)
Bahasa memang bisa bias kepentingan. Artinya, makna dan fungsinya bergantung pada siapa yang menggunakan. Faktor subyek di sini sangat menentukan. Nilai kebenaran maknawiah bahasa tidak pada dirinya sendiri, tetapi seringkali pada kepentingan yang bertengger di benak penuturnya, orang yang menggunakannya. Keating mungkin sebenarnya hendak mengatakan bahwa seorang laki-laki yang sedang jatuh cinta bisa punya kemampuan yang hebat untuk membuat bait-bait puisi yang indah tentang wanita pujaannya. Karena begitu indahnya, sedemikian mempesonanya, sampai-sampai bisa membuat sang wanita pingsan ketika mendengarnya.
Daripada di dunia seni (sastra), di dunia politik bahasa justru sangat kental nuansa kepentingannya. Dalam dunia politik, bahasa ‘dipoles’, dipolitisir sedemikian rupa demi kepentingan politik, misalnya saja untuk menggalang solidaritas politik tertentu. Apalagi jika suatu bahasa kebetulan memiliki sisi sensitif tertentu bagi rasa publik, maka jika dimanfaatkan dengan baik akan menjadi sarana yang efektif demi membentuk opini publik yang dikehendaki.
Dalam hal ini kita bisa membuka lembaran sejarah. Misalnya saja, bagaimana dahulu cikal bakal raja Mataram Islam, Panembahan Senapati, menggunakan strategi ‘rekayasa linguistik’ untuk membangun legitimasi politiknya dalam menghadapi Sultan Hadiwijaya (Jaka Tingkir) dari Pajang.
Alkisah, konon guru dari Sultan Hadiwijaya, yakni Sunan Giri, memperoleh visi spiritual (wangsit), bahwa di tanah perdikan yang diberikan kepada Pemanahan dan Juru Mertani itu (daerah sekitar Kotagede) akan berdiri kerajaan besar nan kuat yang akan menjadi ancaman bagi Pajang di masa depan. Ketika Hadiwijaya datang untuk ‘mengklarifikasi’ indikasi tersebut, Sutawijaya menampiknya. Sutawijaya menjamin bahwa ia tak akan membangun kerajaan tandingan, meskipun sejatinya pada waktu itu peran dan ketokohannya di wilayah Kotagede dan sekitarnya tak ubdahnya seorang raja atau sultan.
Untuk meyakinkan Hadiwijaya, Sutawijaya tidak menyematkan gelar yang mencitrakan diri sebagai raja. Ia tidak bergelar “Sultan” sebagaimana Hadiwijaya.
Akan tetapi, dibalik gelar yang disandang anak Ki Ageng Pemanahan itu, yakni “Panembahan Senapati ing Alaga Abdurrahman Khalipatullah Sayidin Panatagama kang jejuluk Hangabehi loring Pasar ya Jebeng Sutawijaya,” indikasi tersebut sebenarnya jelas sekali. Bodohnya, Hadiwijaya tidak menangkap maksud dan makna terdalam di balik ‘fenomena linguistik’ tersebut.
Panembahan, berarti yang disembah-sembah, dipundi-pundi, oleh masyarakat, sehingga sama artinya seorang raja, seorang sultan pada umumnya.
Senapati ing Alaga, artinya pemimpin atau panglima di medan perang. Ini berarti bahwa Sutawijaya menjadi pucuk pimpinan militer, dan berarti pula bahwa ia mempunyai kekuatan militer.
Khalipatullah, artinya wakil Allah, bayangan Tuhan di muka bumi, simbol kekuasaan Tuhan di muka bumi. Jadi tak ada bedanya dengan raja.
Sayidin Panatagama, artinya pemimpin agama, sehingga berwenang mengatur hukum-hukum agama (Islam). Ini berarti bahwa Sutawijaya punya wewenang dan otoritas di bidang hukum dan aturan-aturan kemasyarakatan.
Yang lebih jelas lagi adalah kata Hangabehi. Kata ini adalah akumulasi dari konsep-konsep gelar sebelumnya. Hangabehi artinya kang ngurus sekabehane, mengurusi segala hal, segala bidang yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat: ekonomi, sosial politik, agama, dst. Padahal, hanya seorang raja, atau kepala negara yang punya wewenang untuk mengurus segala hal semacam itu.
Adapun istilah lor ing Pasar, itu karena rumah Sutawijaya yang berada di utara pasar Kotagede. Akan tetapi yang terpenting adalah bahwa di sanalah, di utara pasar Kotagede itu, Sutawijaya memusatkan kegiatannya, yakni ngurus sekabehane. Di sanalah sebenarnya pusat konsolidasi politik Sutawijaya.
Dan di kemudian hari barulah terbukti, ketika Sultan Hadiwijaya berkali-kali meminta Sutawijaya untuk datang ke kerajaan Pajang demi menyatakan kesetiaan, permintaan itu tak pernah dipenuhi. Hadiwijaya terpaksa datang sendiri ke Mataram demi menumpas Sutawijaya karena dianggap
mbalelo, namun tindakan tersebut justru berujung pada kematiannya sendiri. Maka tidak lama kemudian, sebagaimana diketahui, berdirilah Mataram Islam dengan gagahnya, dan itu semata-mata berawal dari ‘rekayasa linguistik’. Di balik deretan gelar yang disusunnya, Sutawijaya menyimpan kepentingan tersembunyi yang tidak terdeteksi oleh lawan politiknya.
Sama halnya yang terjadi sekarang di sekitar kita, berkaitan dengan fenomena bahasa politik ini. Di satu pihak, kita mungkin menangkap makna atau arti suatu bahasa atau istilah tertentu secara obyektif, sesuai dengan pengertian yang dipahami secara umum (konvensional). Padahal, di lain pihak, penyelengara negara mungkin memiliki makna atau arti yang mereka definisikan sendiri, sesuai keinginan dan kepentingan mereka.
Misalnya saja kata atau istilah “perubahan”, yang menjadi slogan penting dalam ingar-bingar perpolitikan mutakhir kita. Para politisi, pejabat, penguasa, calon bupati, wakil rakyat, sepertinya gemar sekali ‘mengobral’ kata yang satu ini di depan publik. Kita yang awam memahami kata tersebut seadanya saja, secara obyektif, bahwa yang dimaksud adalah perubahan bagi nasib kita untuk lebih baik, baik di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan hal-hal lain yang sangat bersentuhan dengan kebutuhan riil kita. Kita tidak pernah tahu secara pasti, apakah para pejabat dan politisi kita juga memahami kata “perubahan” seperti yang kita pahami dan definisikan itu. Tidak menutup kemungkinan, (jangan-jangan) mereka punya definisi sendiri tentang kata “perubahan” itu. Bisa saja yang dimaksud dengan “perubahan” itu sama sekali bukanlah perubahan nasib rakyat, tetapi perubahan nasib politisi dan pejabat sendiri setelah menduduki jabatan publik; perubahan itu menyangkut status sosial, fasilitas hidup, kekuasaan, dan sejenisnya. Wallahu a’lam
.(*)
Langganan:
Postingan (Atom)
